MEREFLEKSI DRAMA SUKSESI PARA RAJA MATARAM

Dari Era Panembahan Senopati Hingga Joko Piturun Hamengku Buwana-X


Sebagai pusat kebudayaan masa lampau, segala isu politik yang menyinggung Kraton Yogyakarta tetaplah menarik untuk dibaca ulang. Didalamnya, terdapat persaingan antar dinasti juga intrik politik khas Jawa di setiap proses terjadinya suksesi kekuasaan. Jika kita membaca kisah suksesi raja-raja Jawa, nyaris tidak pernah suwung dari nuansa pergolakan, begitu padat akan kisah perang suksesi perebutan mahkota kekuasaan, bagaikan trend politik tersendiri para raja dan bangsawan di zamannya. Dari sekian banyak kerajaan di nusantara yang tersisa, bisa jadi, tinggal Kasultanan Yogyakarta yang masih mampu merawat eksistensi jati diri tradisi budaya ditengah arus zaman setelah Bali, sebagai salah satu situs budaya dunia kebanggaan Indonesia.

Kini dibawah naungan Sri Sultan Hamengku Buwana-X, nuansa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi lebih terbuka dan demokratis. Kraton tidak lagi menjadi pusat kekuasaan politik feodalisme, namun berevolusi menjadi pusat kebudayaan Jawa, serta ruang etalase nostalgia sejarah kejayaan Mataram di masa lalu. Para pewarisnya menyadari benar jika Kraton bukanlah ajang bisnis menjual harta warisan leluhurnya atau gelar keningratan, justru sebaliknya, mengelola warisan harta pusaka leluhur sebagai situs sejarah, budaya dan pariwisata. Ibarat tak lekang oleh panas dan tak luntur oleh hujan, segenap tradisi budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat demikian kuat dibela mati-matian oleh masyarakat Yogyakarta agar tidak punah tergerus derasnya arus perubahan zaman.


Nostalgia Sejarah Kejayaan Dinasti Mataram Yang Tersisa


Banyak versi mengenai masa awal berdirinya Kraton Mataram hingga era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ditilik berdasar babad, mitos dan legenda. Pada umumnya semua versi akan mengaitkannya dengan Kasultanan Demak Bintara dibawah Sultan Trenggono [1521-1546], dan Kasultanan Pajang dibawah Sultan Hadi Wijaya [1550-1580]. Dalam Babad Tanah Jawi dikisahkan, paska lengsernya Demak dan ibukotanya dipindahkan Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya ke Pajang, dari sinilah Babad Mataram bermula. Setelah gugurnya Adipati Jipang Panolan Harya Penangsang ditangan Danang Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan, maka kisah suksesi Kraton Demak usai. Sesuai janji politiknya, Sultan Hadi Wijaya sebagai Raja Jawa memberikan hadiah bumi perdikan Hutan Mentaok [Yogyakarta kini] kepada Ki Ageng Pemanahan dan bumi perdikan Pati kepada Ki Penjawi, yang membantunya meraih kemenangan mutlak menduduki tahta simbol penguasa tertinggi tanah Jawa. Kraton Pajang meliputi Demak dan Jipang Panolan.

Singkat cerita, Ki Ageng Pemanahan berhasil membangun hutan Mentaok yang angker menjadi desa yang makmur, bahkan berkembang menjadi kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Pajang. Setelah Pemanahan meninggal pada 1575, putranya yang bernama Danang Sutawijaya atau Pangeran Ngabehi Loring Pasar, yang juga menjadi anak angkat dari Sultan Hadi Wijaya ini justru memberontak dan menaklukkan Pajang.

Suksesi Kraton dan kekuasaan agaknya jadi alibi Danang Sutawijaya untuk menjadi penguasa Mataram, selanjutnya Pajang diberikan kepada putra Sultan Hadi Wijaya, yakni Pangeran Benawa. Setelah Sultan Hadi Wijaya wafat pada 1582, Danang Sutawijaya memaklumat diri menjadi Raja Mataram bergelar Panembahan Senapati, sekaligus menjadikan wilayah Pajang dibawah kekuasaan Mataram yang beribukota di Kota Gede, Yogyakarta. Panembahan Senapati bertahta hingga wafatnya pada 1601.

Mataram selama pemerintahannya dilalui dengan berperang menundukkan para bupati daerah. Panembahan Senapati digantikan oleh putranya, Raden Mas Jolang atau Panembahan Seda Krapyak bertahta tahun 1601-1613 dimana pemerintahannya penuh pergolakan politik dan pemberontakan selama 12 tahun. Raden Mas Jolang meninggal ketika sedang berburu di Hutan Krapyak pada tahun 1613. Pengganti selanjutnya adalah Raden Mas Rangsang naik tahta dengan gelar Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Dibawah pemerintahannya pada 1613-1645, Mataram mengalami masa kejayaan setelah Ibukota kerajaan Kota Gede dipindahkan ke Kraton Plered.

Sultan Agung adalah Raja Jawa pertama yang memimpin perang akbar melawan kongsi dagang VOC Belanda [Vereenigde Oost Indische Compagnie] di Batavia. Di samping handal di bidang politik, militer, ekonomi dan kebudayaan, Sultan Agung juga mengislamisasi unsur budaya Hindu dan Islam dengan kultur tradisi Jawa. Misalnya, Garebeg Hindhu berasimilasi dengan peringatan hari raya Idul Fitri dan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal Garebeg Pasa dan Garebeg Mulud. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dengan meninggalkan Mataram dalam keadaan yang kokoh, aman, makmur, dan penuh dengan warisan budaya Islam Jawa.

Selanjutnya, Sultan Agung digantikan putranya yang bergelar Amangkurat-I. Sayangnya,dibawah kekuasaan putra Sultan Agung ini menjadi awal masa suram Kraton Mataram yang berlangsung dari 1645-1676, diwarnai kisah intrik politik dan pemberontakan rakyatnya sendiri. Ibukota Mataram dipindahkan ke Karta. Pada 1674, pecah Perang Trunajaya yang didukung para ulama dan bangsawan hingga Kerta jatuh, bahkan Amangkurat-I dan putra mahkota melarikan diri dibawah perlindungan VOC hingga wafatnya di Tegal Arum, [Tegal, Jawa Tengah].

Kemudian, putra mahkota bergelar Amangkurat-II atau Sunan Amral naik tahta pada 1677-1703, pada era ini Mataram justru menjadi tangan kanan VOC demi tahta dan terbunuhnya Trunajaya oleh Amangkurat-II. Sebagai kompensasinya, Mataram menggadai pelabuhan Semarang pada VOC plus ganti rugi biaya perang! Kraton Kerta yang telah hancur dipindahkan ke Kartasura [Solo, Jawa tengah] pada 1681 dibawah pengawasan kekuasaan VOC.


Rakyat Mataram kian dibebani pajak.


Setelah Amangkurat-II mangkat pada 1703, putranya, Sunan Mas atau Amangkurat-III naik tahta dan menentang VOC. Pihak VOC kemudian membuat raja tandingan dengan mengangkat Pangeran Puger sebagai raja Mataram bergelar Paku Buwana-I. Sekali lagi suksesi kekuasaan Kraton Mataram ini memicu terjadinya perang saudara, dikenal sebagai Perang Perebutan Mahkota-I pada 1704-1708. Akhirnya, Amangkurat-III menyerah dan dibuang ke Sailan [Thailand] oleh VOC. Paku Buwana-I meninggal tahun 1719 digantikan oleh Amangkurat-IV atau Sunan Prabu pada 1719-1727, dalam pemerintahannya juga diwarnai banyak pemberontakan para bangsawan hingga terjadilah Perang Perebutan Mahkota-II pada 1719-1723.

Tentu saja, VOC berpihak pada Sunan Prabu serta menaklukkan para pemberontak yang dibuang ke Sri Langka dan Afrika Selatan. Setiap timbul kekalutan prahara di Mataram menjadi keuntungan bagi VOC.

Sunan Prabu mangkat tahun 1727 dan digantikan oleh Sunan Paku Buwana-II pada 1727-1749. Pada masa ini terjadi pemberontakan wargat Pecinan terhadap VOC [Geger Pecinan] di Kartasura. Sunan Paku Buwana-II memihak warga Pecinan dan berhasil menghancurkan benteng VOC di Kartasura yang dijaga laskar prajurit Panembahan Cakraningrat dari Madura. Hal ini memicu timbulnya pemberontakan Raden Mas Garendi bersama pemberontak Pecinan menggempur Kraton Kartasura hingga Sunan Paku Buwana-II melarikan diri ke Panaraga.

Namun, dengan bantuan VOC, Kraton dapat direbut kembali oleh Paku Buwana-II pada 1743 dan dipindahkan ke Surakarta pada 1744. Kedekatan Sunan Paku Buwana-II dengan VOC memicu pemberontakan yang dipimpin Raden Mas Said alias Pangeran Samber Nyawa, kelak bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya mangku Negara-I, pendiri Dinasti Mangkunegaran.

Sunan Paku Buwana-II kemudian membuat sayembara, siapa saja yang mampu melumpuhkan Pangeran Samber Nyawa akan dihadiahi tanah 1000 cacah di Sukawati, Sragen. Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi menyanggupinya dan memerangi Pangeran Samber Nyawa hingga sempat terjadi beberapa pertempuran. Tapi yang terjadi adalah keruwetan sejarah? Sebab, Pangeran Samber Nyawa adalah menantu Pangeran Mangkubumi?, pertempuran tidak berlanjut karena keduanya bertujuan memerangi VOC.

Selanjutnya, Pangeran Mangkubumi justru berbalik memerangi Sunan Paku Buwana-II, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri? Wealah! Pihak VOC tambah bingung sendiri. Mulailah terjadi Perang Perebutan Mahkota-III pada 1747-1755, hingga akhirnya Paku Buwana-II jatuh sakit dan wafat pada 1749.

Atas inisiatif VOC, putra mahkota dinobatkan menjadi Sunan Paku Buwana-III pada 1749 diwarnai dengan pemberontakan Pangeran Samber Nyawa di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sukawati. Dan pemberontakan Pangeran Mangkubumi di Prambanan, Bagelen dan Pekalongan. Namun di antara kedua pangeran itu justru terjadi perbedaan prinsip perjuangan sehingga terjadi perpecahan. VOC memanfaatkan keadaan dengan mengirim utusan VOC berbangsa Arab dari Batavia bernama Sayid Bustami guna membujuk Pangeran Mangkubumi berdamai dengan Sunan Paku Buwana-II.

Rupanya siasat VOC jitu, Pangeran Mangkubumi bersedia berdamai. Mataram diwakili oleh Sunan Paku Buwana-III dibawah pengawasan Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, Nicolas Hartingh. Dan terjadilah Palihan Nagari, atau Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, dengan isi perjanjian: Kraton Mataram dibagi dua.

Mataram Barat untuk Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-I berkedudukan di Ayogya Ambar Ketawang [di antara Kali Code dan Kali Winanga] yang menjadi Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat, dari 1756-1792. Dan Mataram Timur untuk Adipati Anom bergelar Sri Susuhunan Paku Buwana-III di Solo yang menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Secara de facto dan de jure peristiwa Giyanti itu menandai berakhirnya Kerajaan Mataram, yang sepenuhnya independen. Setelah Sultan Hamengku Buwana-I mangkat, selanjutnya putra mahkota, Raden Mas Sundoro naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-II pada 1792–1828.

Masa ini campur tangan politik kotor VOC dalam suksesi Kraton kian kaprah. Uniknya, Sultan bertahta pada periode 1, 1792-1810, lalu cuti setahun, bertahta lagi pada 1811-1812 dan dilengserkan lagi hingga bertahta lagi pada 1826 hingga wafat pada1828.

Penggantinya, Bendara Raden Mas Surojo naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-III, juga berkuasa dua kali pada 1810 dan lengser 1811 akibat politik VOC terjadi konflik para pangeran yang memunculkan Dinasti Paku Alam. Sultan naik tahta lagi pada 1828 yang memicu perlawanan anti VOC di lingkungan priyayi Kraton dipimpin Pangeran Diponegoro ditandai dengan Perang Jawa yang hebat pada 1825-1830. Akibatnya, VOC mengalami kerugian besar!

Pada era ini pula Raden Mas Ibnu Jarot dijadikan Raja bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-IV pada 1814–1823. Dan digantikan oleh Raden Mas Batot Menol yang naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-V pada 1823–1835. Pada masa ini pengaruh VOC mulai melemah drastis.

Suasana Mataram menjadi sejuk setelah Raden Mas Murtedjo naik tahta bergelar Hamengku Buwana-VI pada 1855–1877. Situasi perekonomian dan dunia pendidikan Mataram kian membaik setelah Bendara Raden Mas Musteyo naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-VII pada 1877–1921. Pada masa ini Kraton membangun 17 Pabrik Gula di sekitar Yogya dan menjadikan bangsal Sri Manganti di Kraton sebagai sekolah anak-anak Abdi Dalem. Sultan juga mendirikan sekolah rakyat di Kalasan, Gedong Kuning, Godean, Sleman, Kejambon, Klegung, Jejeran bahkan di Wonogiri. Usaha keras Kraton guna memakmurkan Mataram diteruskan Raden Mas Soedjadi yang naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-VIII pada 1921–1939. Sultan menyekolahkan putra-putranya dan sentana dalem ke Rijkuniversiteit di Leiden Belanda.

Salah satu putranya yang lulus cum laude, Bendara Raden Mas Dorodjatoen kemudian naik tahta menggantikan Ayahandanya dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwana-IX pada 18 Maret 1940-1988. Peran Sultan mulai bersinar di masa mendukung perjuangan kemerdekaan RI, dan melepas kekuasaan monarkhinya untuk bergabung dengan RI. Ketika Jakarta dibawah ancaman Belanda dan Inggris, Sultan menerima kepeindahan ibu kota Negara ke Yogyakarta. Seluruh kaum Replubiken pun hijrah ke Yogya mendukung perjuangan Sultan bersama para tokoh perjuangan revolusi kemerdekaan.

Tak aneh, jika kemudian UU No. 3/1950 mengakui Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Sultan juga menempati berbagai jabatan politik, termasuk menjadi Wakil Presiden RI pada 1973-1978. Sultan wafat pada 1 Oktober 1988 di Amerika Serikat.

Selanjutnya, Bendara Raden Mas Herjuno Darpito bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana-X bertahta dari 7 Maret 1988 hingga kini. Berbeda dengan Sultan sebelumnya, Sultan Hamengku Buwana-X menghadapi tantangan dinamika kehidupan masyarakat yang kian kritis, termodernisasi dan global. Keterikatan dengan simbol tradisional termasuk Kraton kian cair, membuat Sultan tidak mudah "menempatkan diri", termasuk membawa roh harmoni kehidupan Kraton Yogyakarta agar tetap eksis dalam percaturan politik, budaya, pemerintahan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

Cepat atau lambat, Sultan Hamengku Buwana-X akan menunjuk penggantinya. Tapi siapa? Kelima anaknya semua perempuan. Tentulah yang sang penerima Wahyu akan mewarisi Keris Kyai Joko Piturun yang akan menjadi Sultan Dinasti Hamengku Buwana-XI?

Sudah bukan rahasia lagi, terutama bagi masyarakat Yogya tentang kepastian Gusti Raden Ayu Nurmalita Sari [Gusti Kanjeng Ratu Pembayun] memang sangat dinanti kejelasannya. Bukan semata karena putri sulung dari lima putri Bandara Raden Mas Herjuna Darpita dan Tatiek Deradjat Suprihastuti, sebagai center interest arah calon pewaris tahta Kraton. Dari gelarnya, “Gusti Kanjeng Ratu” yang disandang setelah pernikahannya dengan Nieko H. Messa Yudha,MSc [Kanjeng Pangeran Harya Wiro Negoro] seakan suatu sinyal akan kemana turunnya Keris Kyai Joko Piturun di alamatkan? Kawula Yogya bagai menggadang-gadang walau di misterikan Sultan?

Terlebih, di lingkup Sentana Kraton sendiri?, isu suksesi yang mengarah pada Putri Pembayun sepertinya sepi tanggapan. Kalaupun sinar Wahyu Sekar Kedaton mulai kian terang, toh jawabannya tetap berpulang pada otoritas Ngarsa Dalem. Sebagaimana sejarah bangsa Indonesia, Presiden RI yang ke-5 pernah dijabat oleh seorang wanita, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri pada dekade 2001-2004, jadi bukti kuatnya kesetaraan gender dalam dunia politik di negeri demokrasi ini.

Di masa mendatang, segala sesuatu bisa saja berubah, termasuk bila wanita harus memimpin Dinasti Kasultanan Ngayogyakarata Hadiningrat, mengingat Sri Sultan Hamengku Buwana-X tidak dikaruniai anak laki-laki. Dalam paugeran yang sudah ada, bahwa yang berpeluang jadi Sultan adalah para pangeran keturunan biologis Sultan dari istri permaisuri

Jika tidak ada, maka setiap saudara laki-laki Sultan dapat berpeluang diwarisi Keris Kyai Joko Piturun simbol pergantian tahta Kraton yang sah. Dan paugeran itu pula yang dilaksanakan Kraton Yogyakarta hingga masa Sultan Hamengku Buwana-X.

Bagaimanapun prosesnya, suksesi sepenuhnya mutlak otoritas Sultan. Melihat posisi Sultan yang tidak memiliki putra, maka paugeran trah patriarkhi Kraton tidak dapat terlaksana. Namun, jika para saudara laki-laki Sultan tidak ada yang berkeberatan, maka Sultan dapat menurunkan Wahyu Joko Piturun pada putri sulungnya, bukan pada menantu Sultan terlebih tidak mewarisi trah darah Hamengku Buwana.

Sultan sendiri adalah raja yang demokratis dalam kepemimpinannya, tradisi lama aristrokrat tidak diteruskan lagi bahkan direformasi sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Kesetaraan gender jadi konsep perubahan tradisi yang telah di budayakan oleh Sultan di lingkungan keluarga Kraton.

Sekalipun terdapat kandidat diluar Pembayun, yakni saudara laki-laki Sultan, antara lain: Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Kusumo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Kusumo, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Yudhoningrat. Agaknya, ketimbang menanggapi urusan suksesi?, para Pangeran tersebut justru lebih terpanggil membantu tugas Sultan dalam pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran Kraton, meliputi honor sekitar 1800 Abdi Dalem, biaya listrik, PAM, perawatan fisik bangunan dan inventaris peninggalan sejarah Kraton yang lebih butuh perhatian.

Perubahan zaman serta perkembangan budaya merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sistem kekuasaan setiap kerajaan. Sejarah masa lalu membuat Kraton Yogyakarta dengan figur Sultan tak pernah redup pamornya di hati masyarakat sampai kini.

Di luar segala isu suksesi yang terus berkembang, siapapun yang akan menerima Keris Kyai Joko Piturun untuk memimpin Kraton Yogyakarta diharapkan mampu mengamalkan filosofi pendiri Dinasti Hamengku Buwana yang di amanatkan oleh Pangeran Mangkubumi [Sultan Hamengku Buwana-I]. Bahwa Sultan harus memprioritaskan sikap Hamangku, Hamengku dan Hamangkoni Buwana, representasi tahta tertinggi adalah kedaulatan rakyat, kesejahteraan hidup rakyat dan mengayomi rakyat berdasar hukum yang berlaku. Klausul, kehendak rakyat adalah hukum tertinggi jadi ciri khas pemerintahan Kraton equivalent Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus mereformasi diri secara demokratis. Jogja tetap Kota Budaya.

Umumnya, kawula asli Jogjakarta pasti nderek sendhika dawuh dan selalu setia suka rela menjaga keagungan warisan budaya Jawa yang adi luhur. Siapapun yang akan mendapat Wahyuningrat menjadi Sulthan..? Bagi masyarakat Jogjakarta sangat No Problem.. karena Sulthan dan Kawula Mataram merupakan satu kesatuan lahir bathin dalam pengabdian, tak perduli zaman sudah wolak-walik, masyarakat Jogja sangat mencinta dan menjunjung tinggi kehormatan Sulthannya, Jati diri kulturalnya, sentral emosi psikologis sosialnya, budayanya, kebanggaannya sebagai Wong Jogja. Tak pernah takut akan perubahan atau klithikan, apalagi angkringan, hehe..


Batawi Kidul Pinggir Kali Ciliwung, akhir Juni 2010 @ Ismu Daly